Nusantaratv.com-Politisi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, saat tampil dalam mega talkshow Suara Nusantara di Nusantara TV, Rabu (16/9) membela para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta meluruskan berbagai isu terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sugiat secara tegas menolak anggapan bahwa para pemilik SPPG bertindak rakus atau sekadar mengejar keuntungan pribadi.
Ia membeberkan bahwa sekitar 27.000 pemilik SPPG telah mengorbankan dana pribadi sebesar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar untuk membangun fasilitas dapur demi menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto
"Pemilik SPPG belum mengambil keuntungan sedikit pun karena mereka mengorbankan Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar. Itu kalau diukur dengan investasi, baru bisa balik modal 1,5 tahun sampai 2 tahun. Jadi jangan disalahkan SPPG-nya yang katanya rakus dan sebagainya," ujar Sugiat.
Ia menegaskan bahwa program pelayanan publik dan investasi sumber daya manusia seperti kesehatan dan pendidikan tidak boleh diukur menggunakan kacamata komersial atau bisnis.
"Pendekatan program pemerintah atau program negara itu tidak boleh pendekatannya untung-rugi, apalagi dalam konteks program-program yang terkait dengan investasi pembangunan sumber daya manusia," tegasnya.
Bantah Narasi MBG Mengorbankan Anggaran Sektor Lain
Sugiat turut membantah narasi dan pembentukan opini (framing) publik yang menyebutkan MBG telah menyedot dan mengorbankan anggaran pembangunan lain.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan nasional sebenarnya disebar di berbagai kementerian, lembaga (seperti Kementerian Agama), hingga APBD daerah, yang totalnya jauh lebih besar dibandingkan anggaran MBG.
"Jangan sampai ada sebuah framing bahwa MBG ini mengorbankan pembangunan yang lain," kata Sugiat.
Hasil Investigasi Keracunan Makanan dan Pengawasan BGN
Menanggapi kekhawatiran terkait kasus keracunan makanan, Sugiat mengungkapkan data investigasi Badan Gizi Nasional (BGN). Dari total 27.000 SPPG yang melayani sekitar 63 juta penerima manfaat, mayoritas insiden keracunan dipicu oleh ketidakdisiplinan oknum pengelola dapur dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Berdasarkan investigasi BGN, yang keracunan itu 80 sampai 90 persen karena tidak mengikuti SOP, tidak disiplin SOP. Dan itu jumlahnya dari 27.000 SPPG, yang distop secara permanen hanya 300-an, sementara sekitar 1.999 distop sementara karena belum memenuhi sertifikasi laik higienis dan sanitasi," papar Sugiat.
Sugiat menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, pihak BGN melakukan pengawasan harian secara ketat dan terpusat.
Pengawasan tersebut mencakup waktu mulai memasak, kualitas dan penyimpanan bahan baku, hingga pengaturan suhu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menuntaskan persoalan di lapangan guna mendukung percepatan pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh