Nusantaratv.com-Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang meluruskan isu-isu yang beredar di media sosial yang membenturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran pendidikan dan nasib guru honorer.
"Saya mau luruskan cerita dibenturkannya program MBG dengan isu pemotongan anggaran pendidikan dan ujungnya sampai karyawan MBG pun dipertentangkan dengan nasib guru honorer," kata Nanik S. Deyang melalui akun media sosialnya di Facebook @Naniek Sudaryati Deyang, Senin (19/1/2026).
Ia membeberkan yang mendasari dipertentangkannya dunia pendidikan dengan program MBG, karena mencuat isu atau cerita soal anggaran 335 triliun program MBG itu dipotong dari angaran pendidikan bahkan ada yang lebih hoax lagi ada yang nyebut dipotongnya sampai 345 triliun, ada juga yang nyebut 400 triliun dana MBG dipotong dari dana pendidikan.
Penasaran dengan cerita medsos yang makin asyik digulung, Nanik pekan lalu menemui Menkeu Purbaya yang didampingi Sekjen Keuangan, Heru Pambudi mengklarifikasi berbagai cerita di Medsos.
"Saya menanyakan langsung apakah dana program MBG itu dipotong dari dana pendidikan? Pak Purbaya menjawab,"tidak benar, tidak hanya dari anggaran pendidikan dana itu diambil dari mana-mana semua kementerian kita potong. Saya di sini (Kemenkeu) juga kena potong," tutur Nanik.
Tak hanya itu, kata ungkap Purbaya kepada Nanik ada dana "pampasan" dari para koruptor juga disertakan juga untuk ikut membiayai program MBG.
"Pokoknya dari mana-mana deh " tegas Purbaya kepada Nanik.
Lebih lanjut Nanik menyampaikan akibat berita yang digulung dan entah dari mana sumbernya (karena googling juga gak nemu), maka dibenturkannyalah karyawan MBG (sopir MBG, tukang cuci ompreng MBG dll) VS Guru Honorer. Mengapa sopir MBG gajinya 3 juta dan guru honorer 300 ribu
"Soal gaji sopir MBG 3 juta ini juga boong, karena gaji sopir MBG itu harian dari 80 ribu-100 ribu per hari dihitung harian, kalau gak masuk ya gak dibayar. Jadi maksimal kalau masuk terus gajinya Rp 1,9-2,4 juta (kalau gak masuk atau ada tanggal merah banyak berarti dapatnya di bawah itu)," tandas Nanik.
Tanpa mengecilkan pekerja MBG, menurut Nanik membandingkan profesi guru dengan pencuci ompreng, sopir MBG dan lain-lain dengan guru, itu justru merendahkan para pendidik. Guru honorer memiliki kesempatan untuk menjadi ASN/PNS tetapi sopir, pencuci ompreng dan bekerja lain di dapur tidak akan bisa ikut bisa tes ASN apalagi PNS.
Lalu bagaimana dengan cerita yang viral ada 32.000 karyawan SPPG yaitu SPPI, Ahli Gizi dan Akuntan?
"Tadi pagi saya telepon Menpan RB, bahwa cerita itu tidak benar. Jadi yang benar yang baru 2000 yang jadi ASN dan diantara mereka punya keahlian khusus seperti ahli gizi dan akuntan. Jumlah 32 ribu itu adalah yang ikut tes menjadi ASN di tahap kedua," ungkapnya.
Lalu mengapa kok SPPI, Ahli Gizi dan Akuntan diberikan kesemptan menjadi ASN ? Karena BGN sebagai lembaga baru memang membutuhkan pengisian pos-pos yang harus diisi ASN.
Sebetulnya juga dari 2,7 juta profesi guru honorer, tenaga kesehatan dan lain-lain, di tahun 2025 sudah lebih 1,2 juta yang lolos ASN.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Jumat 26 September 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aa. (Antara)
"Kami menunggu usulan dari pemerintah daerah untuk guru honorer jadi ASN karena usulan untuk menjadi ASN itu dari Pemda," tutur Menpan RB kepada Nanik.
"Jadi jelas ya tidak ada kaitannya antara pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG dengan pengankatan ASN guru honorer, karena pengangkatan guru honorer itu hak penuh Pemda TK I dan TK II," tukas Nanik.
Lalu siapa yang membayar guru honorer selama ini? Pemda TK 1 dan Pemda TK II tergantung dimana mereka mengajar untuk yang mengajar di sekolah negeri. Untuk yang mengajar di sekolah swasta dan sekolah yang dikelola yayasan, maka yang menggaji adalah pihak swasta dan yayasan.
Sedangkan untuk insentif yang di era pemerintahan Pak Prabowo diberikan untuk guru honorer dibayar dari pusat.
Sebagai gambaran anggaran pendidikan tahun 2023 adalah Rp608, 3 triliun, tahun 2024 naik Rp665 triliun, tahun 2025 naik menjadi Rp724,3 triliun dah tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun .
Kalau melihat postur anggaran pendidikan di atas tahun 2023 dan dan 2024 ( belum ada MBG), tahun 2025 dan tahubn 2026 saat ada program MBG terjadi peningkatan anggaran, jadi yang diambil MBG bukan yang selama ini sudah berjalan, tetapi dari tambahan anggaran dan jumlahnya juga tidak sebesar 335 Triliun (anggarsn BGN).
Lalu dari mana uang anggaran BGN? Seperti dikatakan Pak Purbaya di atas bahwa dari kementerian pendidikan hanya salah satunya, selebihnya pemotongan dari seluruh kementerian dan lembaga lain.
Jadi mengapa demikian berisik membenturkan dunia pendidikan dengan program MBG bahkan sampai pada tingkat provokasi kepada para pendidik ?
Meski ada program MBG, yang terjadi di dunia pendidikan, pemerintah malah membangun Sekolah Rakyat (SR) yang nantinya berjumlah sekitar 514 sekolah yang tersebar di kota dan kabupaten. Saat ini sudah 166 sekolah rakyat yang dibangun. Sekolah rakyat ini untuk masyarakat desil 1-3 (benar-benar masyarakat miskin dan bahkan mereka yang belum tercatat dalam kependudukan).
Pemerintah juga meningkatkan jumlah mahasiswa LPDP menjadi 5.750 untuk SI -S3. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membuka fakultas kedokteran di berbagai universitas tanpa biaya alias gratis karena Indonesia masih kekurangan tenaga dokter. Dengan demikian anak-anak dari orangtua yg tidak mampu bisa sekolah di Fakultas Kedokteran di berbagai universitas di Indonesia.
"Pemerintah juga membuka sekolah-sekolah unggulan yaitu 40 sekolah Garuda di seluruh Indonesia, dimana sekolah ini akan fokus pada bidang sains, teknologi , teknik dan matematika," ujar Nanik.
Bahkan, sambung Nanik, kepergian presiden saat ini ke Inggris adalah dalam rangka kerjasama di dunia pendidikan yaitu untuk menandatangani kerjasama dengan universitas-universitas elite di Inggris. Nanti universitas-universitas elite di Inggris itu akan membuka universitas di Indonesia.
"Jadi dimana letak adanya program MBG dalam rangka membodohkan rakyat Indonesia? (ini narasi yang coba dibangun sekelompok orang), program MBG dan program pendidikan berjalan beriringan, karena Kemendikdasmen dan Kemenag menjadi anggota Tim Koordinasi pelaksanan program MBG," tegasnya.
"Program MBG memang belum sempurna, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan, namun kami akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik," pungkasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh