Prabowo Kritik Ketimpangan Ekonomi, Soroti Sistem yang Keliru

Prabowo Kritik Ketimpangan Ekonomi, Soroti Sistem yang Keliru

Nusantaratv.com - 23 Juni 2026

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menilai sistem ekonomi yang berjalan selama ini belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Meski pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir tercatat positif, dia menyoroti manfaatnya dinilai lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

"Bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali saudara-saudara, bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru," kata Prabowo saat berpidato dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 seperti disaksikan dari YouTube Setpres, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurut Prabowo, angka pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan.

Dia menegaskan, pertumbuhan tinggi menjadi tidak bermakna apabila jumlah masyarakat miskin bertambah dan kelas menengah justru menyusut.

Kepala Negara menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya masalah mendasar dalam sistem ekonomi yang berjalan.

Menurutnya, cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

"Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang. Berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja," ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan pemerintahannya berupaya memperbaiki keadaan tersebut dengan menutup berbagai kebocoran yang selama ini menggerus kekayaan negara.

Dia menyebut pemerintah telah mengambil kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar aturan, termasuk yang berada di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen yang dipalsukan.

Selain itu, pemerintah juga menindak ratusan aktivitas pertambangan ilegal yang telah lama beroperasi tanpa izin.

Bahkan, ada tambang yang disebut beroperasi selama delapan tahun dengan nilai produksi mencapai ratusan miliar rupiah per bulan.

Prabowo mengakui pemberantasan praktik tersebut bukan perkara mudah. Meski berbagai aparat telah dikerahkan, penyelundupan sumber daya alam masih terus terjadi.

"Sudah kita kerahkan angkatan laut. Sudah kita kerahkan bea cukai. Sudah kita kerahkan ribuan prajurit. Masih saja. Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan," katanya.

Dia menegaskan kunci utama perbaikan sistem adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Menurutnya, tidak ada negara yang dapat bertahan apabila kekayaan alamnya terus terkuras sementara rakyat masih banyak yang kesulitan.

"Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," terangnya.

Prabowo menilai pembenahan sistem harus segera dilakukan jika Indonesia ingin mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Dia meyakini kemakmuran yang adil tidak akan tercapai jika pola yang ada saat ini terus dibiarkan.

"Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita. Cita-cita kemerdekaan kita. Tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita ingin rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemamuran," tukas Prabowo.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close