Ketua ATSDI: Pemerintah Harus Segera Intervensi untuk Selamatkan Industri Media Nasional

Nusantaratv.com — Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Eris Munandar, menyoroti kondisi industri media nasional yang dinilai sudah mengalami tekanan berat bahkan sebelum hadirnya dinamika perjanjian dagang global.

Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi bertajuk “Menjaga Kedaulatan Media Nasional di Tengah Tekanan Perjanjian Dagang Global” yang digelar di Meeting Room Novotel Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026).

Menurut Eris, industri media di Indonesia saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah, diperparah oleh berbagai kebijakan dan belum selesainya regulasi strategis, termasuk revisi undang-undang penyiaran yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian.

“Sebelum adanya ART ini, kondisi media di Indonesia sudah tidak baik. Ditambah lagi dengan situasi sekarang, semakin berat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jika media dipandang sebagai pilar keempat demokrasi, maka pemerintah harus memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi industri tersebut.

Eris juga menyoroti lambatnya penyelesaian regulasi sektor penyiaran yang menurutnya telah berlangsung hingga puluhan tahun tanpa hasil konkret.

“Revisi undang-undang penyiaran sudah hampir puluhan tahun tidak selesai. Ini kondisi yang memiriskan,” katanya.

Selain itu, ia menyinggung wacana belanja iklan pemerintah dan BUMN yang seharusnya dapat menjadi penopang industri media nasional, namun hingga kini belum terealisasi secara optimal.

Menurutnya, banyak media lokal di daerah saat ini berada dalam kondisi sulit akibat minimnya dukungan belanja iklan dari pemerintah maupun BUMN, yang lebih banyak terserap ke platform global.

“Media-media lokal di daerah sudah dalam tanda kutip sekarat karena belanja iklan tidak mengalir ke mereka,” ujarnya.

Eris mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah konkret berupa intervensi kebijakan, termasuk mengarahkan belanja iklan negara dan BUMN untuk memperkuat media nasional.

“Kalau ada sekitar 20 triliun belanja iklan, jangan sampai lari ke luar negeri. Itu harus dibelanjakan untuk media nasional,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa perdebatan panjang terkait regulasi tidak boleh menghambat solusi jangka pendek yang dibutuhkan industri media saat ini, terutama untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi.

“Media harus hidup hari ini, bukan nanti. Kita sudah terlalu lama menunggu regulasi,” katanya.