Kemenhaj Libatkan Pendamping Desa untuk Cegah Penipuan Haji dan Umrah

Kemenhaj Libatkan Pendamping Desa untuk Cegah Penipuan Haji dan Umrah

Nusantaratv.com - 12 November 2026

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Gedung Kemendes PDT, Jakarta. (Antara)
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Gedung Kemendes PDT, Jakarta. (Antara)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperluas edukasi mengenai pencegahan penipuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya di wilayah perdesaan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan masyarakat desa menjadi kelompok yang banyak terdampak kasus penipuan tersebut.

“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Dahnil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurutnya, terbatasnya akses informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membuat warga di wilayah perdesaan lebih rentan menjadi korban.

Data pengaduan menunjukkan terdapat sekitar 400 laporan pada 2023. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024.

Sementara itu, hingga September 2026, tercatat 189 pengaduan terkait kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan haji maupun umrah.

Besarnya dampak kasus tersebut juga terlihat dari penanganan perkara sepanjang 2026. Hingga 6 Juli 2026, tercatat sebanyak 64 perkara dengan jumlah korban mencapai 3.550 orang dan total kerugian sebesar Rp116,7 miliar.

“Sebagian besar korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat desa. Tidak sedikit di antara mereka yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke tanah suci,” kata dia, dikutip dari Antara.

Dahnil menjelaskan, minimnya penyebaran informasi mengenai prosedur resmi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu penyebab masyarakat mudah terjebak penipuan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ia sebut sebagai “bandit agama” untuk merugikan calon jemaah.

Untuk mengatasi persoalan itu, Kemenhaj mendorong keterlibatan Kemendes PDT dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat melalui jaringan pendamping desa.

Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang bertugas di 37 provinsi. Jaringan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok perdesaan.

Melalui kerja sama tersebut, pendamping desa diharapkan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan haji dan umrah, termasuk prosedur resmi serta cara mengenali tawaran keberangkatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close