BRIN Nilai Perjanjian Dagang RI-AS Bisa Dongkrak Ekspor 15 Persen

Nusantaratv.com-Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ragimun, menilai perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi mendorong kenaikan ekspor produk industri nasional hingga sekitar 15 persen.

Menurut Ragimun, kesepakatan tersebut memberi kemudahan akses pasar bagi produk Indonesia ke AS sehingga membuka peluang peningkatan perdagangan bilateral yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri dalam negeri.

“Yang jelas peningkatan perdagangan akan meningkat, dan Indonesia harus memaksimalkan kesempatan perdagangan tersebut melalui upaya opsi-opsi, produk-produk alternatif lainnya,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026, dikutip dari Antara.

Ia menyebut sektor yang berpotensi mencatat kenaikan ekspor masih didominasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, peralatan rumah tangga, minyak kelapa sawit (CPO), barang elektronika dan telekomunikasi, serta produk karet.

Dengan terbukanya akses pasar dan meningkatnya aktivitas perdagangan kedua negara, Ragimun memperkirakan ekspor produk-produk tersebut dapat tumbuh hingga 15 persen.

Meski demikian, ia mengingatkan adanya konsekuensi di sektor energi nasional. Selain membuka peluang ekspor, perjanjian tersebut juga memuat komitmen impor produk, khususnya dari sektor energi AS.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran strategi yang menekankan ketahanan pasokan minyak dan gas bumi, sembari tetap menjaga kemitraan dalam pengembangan energi bersih.

Ia juga menyoroti potensi kekhawatiran terhadap target transisi energi bersih Indonesia apabila terjadi peralihan ke impor bahan bakar fosil dari AS, termasuk risiko meningkatnya ketergantungan terhadap pasokan energi dari negara tersebut.

Namun demikian, Ragimun menegaskan peluang peningkatan ekspor industri tetap menjadi sisi positif yang harus dimaksimalkan pemerintah dan pelaku usaha melalui diversifikasi produk serta penguatan daya saing di pasar global.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membahas kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan selama 30 menit pada Kamis, 19 Februari 2026, Presiden Prabowo menyampaikan pembahasan difokuskan pada isu perdagangan, khususnya negosiasi tarif timbal balik atau resiprokal yang telah berlangsung cukup lama.

"Kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu, 21 Februari 2026 pagi waktu setempat.

Indonesia akan memperoleh tarif resiprokal 0 persen untuk sejumlah produk unggulan ekspor seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan komoditas lainnya.

Pengecualian tarif juga diberikan terhadap 1.819 produk Indonesia yang terdiri atas 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian dengan skema Most Favoured Nation (MFN).

Untuk produk tekstil, pihak AS menyiapkan pengurangan tarif hingga 0 persen melalui mekanisme Tariff-Rate Quota (TRQ).

Selain itu, terdapat dorongan peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha, termasuk kemudahan masuknya investasi di sektor teknologi tinggi seperti ICT, alat kesehatan, dan farmasi melalui penyesuaian kebijakan TKDN, ketentuan spesifikasi domestik, serta deregulasi kebijakan dalam negeri.

Komitmen Indonesia dalam penerapan Strategic Trade Management juga dinilai memberi sinyal positif bagi dunia usaha, terutama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang aman dan memastikan produk berteknologi tinggi tidak disalahgunakan.

Di sisi lain, kemudahan perizinan impor dan standardisasi produk pertanian asal AS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pasokan bahan baku serta menjaga kelancaran produksi, sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Indonesia juga membuka peluang arus investasi dengan pelonggaran pembatasan kepemilikan asing bagi perusahaan AS di sektor tertentu, termasuk divestasi pertambangan dan sejumlah pembatasan di sektor keuangan.